| Makalah Analisis Kebijakan Kesehatan | |||
Oleh :
Kelompok 2
Muh. Arsyad (70200113097)
Nur Rahma (70200113 Dewi
Ayu Purnama (70200113
Wihda Arfiah (702001130 Rahmi Amalia umar (702001130
Ummul faizah (702001130 Sri Febriani (702001130
AKK
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2015
BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan.
Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan
utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem kesehatan
memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi yang adil. Sistem kesehatan
tidak hanya menilai dan berfokus pada tingkat manfaat yang diberikan, tetapi
juga bagaimana manfaat itu didistribusikan.
Perencanaan
kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang
berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia,
menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah
praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan menjadi
efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan
bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Fakta-fakta diungkap dengan
menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Perencanaan juga merupakan
proses pemilihan alternative tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu di masa
akan datang, yaitu suatu tindakan yang diproyeksikan di masa yang akan datang.
Kebijakan
adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang
bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata
nilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota
organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya
bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation).
B.
RUMUSAN MASALAH
1. Apa
pengertian analisis kebijakan kesehatan ?
2. Bagaimana
strategi dan kebijakan kesehatan dinas kesehatan kota makassar ?
3. Apa
program kerja bidang promosi kesehatan dinas kesehatan kota makassar ?
4. Bagaimana
gambaran dan alternative pelayanan birokrasi dinas kesehatan kota makassar ?
C.
TUJUAN
1. Mengetahui
pengertian analisis kebijakan kesehatan
2. Mengetahui
strategi dan kebijakan kesehatan dinas kesehatan kota makassar
3. Mengetahui
program kerja yang telah dilakukan oleh bidang promosi kesehatan dinas
kesehatan kota makassar
4. Mengetahui
gambaran dan alternative pelayanan birokrasi dinas kesehatan kota makassar
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Analisis
Kebijakan Kesehatan
Analisis Kebijakan Kesehatan,
terdiri dari 3 kata yang mengandung arti atau dimensi yang luas, yaitu analisa
atau analisis, kebijakan, dan kesehatan. Analisa atau analisis, adalah
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, kejadian
atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau
duduk perkaranya (Balai Pustaka, 1991).
Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan.
Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan
utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem
kesehatan memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi yang adil. Sistem
kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada tingkat manfaat yang diberikan,
tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan.
Perencanaan kesehatan adalah sebuah
proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di
masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan
tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan
masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi
atau angan-angan saja. Fakta-fakta diungkap dengan menggunakan data untuk
menunjang perumusan masalah. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan
alternative tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga
merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu di masa akan datang, yaitu
suatu tindakan yang diproyeksikan di masa yang akan datang.
Kebijakan adalah aturan tertulis
yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang
mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam
masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau
anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem
solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law)
dan Peraturan (Regulation).
B.
Strategi
Dan Kebijakan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar
Berdasarkan
visi dinas kesehatan kota makassar “Makassar yang sehat dan nyaman untuk semua
menuju kota dunia” maka dibawah ini adalah strategi dan kebijakan kesehatan
dinas kesehatan kota makassar.
a)
Strategi
1. Peningkatan
kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan
2. Pelibatan
pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penderita dan KLB
(kejadian luar biasa)
3. Pemberdayaan
masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan
b)
Kebijakan
1. Perbaikan layanan kesehatan ibu dan penanganan anak serta
penanganan 1000 hari pertama kelahiran
2. Pengendalian penyebaran penyakit menular serta peningkatan
kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB)
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup
bersih dan sehat.
C.
Program
Kerja Yang Telah Dilakukan Oleh Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota
Makassar
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Bapak
Andi Salman Baso, SKM. Telah melakukan berbagai upaya-upaya promotive di
berbagai kelurahan wilayah kerja dinas kesehatan makassar dengan tujuan agar
masyarakat tahu dan paham akan pentingnya kesehatan baik individu maupun
kesehatan lingkungan itu sendiri serta sesuai dengan misi pemerintahan yang
menjadikan makassar menjadi kota dunia yang bersih dan sehat.
Berikut beberapa program kerja yang telah dilakukan :
1. Sosialisasi lorong sehat (longset)
Sosialisasi Lorong Sehat (LongSet) di wilayah puskesmas
Maradekaya yang di laksanakan di Mesjid Al Amin Jl. pelanduk. Kegiatan ini di
hadiri oleh ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan kader posyandu. Antusias
masyarakat akan longset sangat semangat karena sesuai dengan misi pemerintahan
yang menjadikan makassar menjadi kota dunia yang bersih dan sehat.
2. Sosialisasi Kelurahan/Lorong
Siaga
Sosialisasi Kelurahan Siaga Wilayah Kerja Puskesmas Bira &
Puskesmas Kapasa oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Sosialisasi ini langsung
di bawakan oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Bapak Andi Salman Baso, SKM. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat tahu dan
paham akan pentingnya kelurahan siaga dalam hal kesehatan. Sosialisasi ini
berlangsung pada hari Kamis, 1 Oktober 2015 di Aula Kecamatan Tamalanrea yang
di hadiri oleh Lurah, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan Masyarakat.
3. Pembinaan Kader Persiapan
Lomba P2WKSS
Pembinaan kader posyandu dalam rangka persiapan P2WSS (Program
Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) di
Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo di adakan di posyandu Nusa Indah 4,
Pembinaan ini langsung di arahkan oleh kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
(Binkesmas) drg. Ita Anwar, M. Kes. Turut serta kepala Puskesmas Kaluku Bodoa
dan dan staf sebagai penanggung jawab wilayah.
4. Sosialisasi PHBS
Sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat)
dilaksanakan di Pesantren Darul Aman dilaksanakan olehg Dinas Kesehatan Kota
Makassar. Sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota dewan DPRD Kota Makassar Bpk.
Ikbal Jalil danyang menjadi pemateri yaitu Kepala Bidang Bina Kesehatan
Masyarakat drg. Ita Anwar, M. Kes serta Kepala Seksi Promkes bpk. Andi Salman
Baso, SKM. Kegiatan ini dihadiri oleh siswi pesantren. Tujuan dari kegiatan
ini, agar siswa tahu dan paham pentingnya Perilaku hidup Bersih dan Sehat.
5. Bakti Sosial
Dinas Kesehatan dan SBH
Bakti sosial Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Saka Bakti Husada
(SBH) di panti asuhan Al-Bahri bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Anak
yatim yang ada di Panti Asuhan. Kegiatan ini di hadiri juga oleh Kepala bidang
Bina Kesehatan Masyarakat drg. Ita Anwar, M. Kes, Kepala Seksi Promosi
Kesehatan Bapak Andi Salman, SKM dan pengurus SBH Kota Makassar.
6. Lomba LBS
Dalam Rangka PKK-KB-KES
Lomba tingkat Nasional Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) dalam
rangka PKK-KB-Kesehatan di laksanakan di Kelurahan Karunrung Kecamatan
Rapoocini. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 09/06/2014 yang di sambut
langsung oleh Wakil Walikota Makassar Dr. Syamsu rizal Mi, S.sos, M.Si, Ibu
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, SKPD kota Makassar,
Camat rappocini, Lurah Karunrung dan Masyarakat yang ada di wilayah. Makassar
terpilih mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba LBS ini, tim penilai langsung
dari PKK Pusat dan Kementerian Kesehatan. Tim penilai melihat langsung inovasi
lingkungan yang ada di wilayah Kel. Karunrung seperti Irigasi tetes dari botol,
ATM Sampah, Bank Sampah, CTPS dari genteng bekas, dll.yang di buat oleh
Masyarakat. Tim penilai dari pusat langsung merasa takjub dengan pemberdayaan
dan partisipasi yang ada di lingkungan tersebut, diharapkan Kota Makassar dapat
menjadi Pemenang dalam lomba LBS ini.
D. Gambaran Dan
Alternative Pelayanan Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Makassar
Secara umum, gambaran birokrasi merupakan
tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas administrasi dengan cara
mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak organisasi. Yang
menjadi persoalan ialah seringkali pada saat kita membutuhkan layanan yang
cepat, yang didapatkan malah sebaliknya. Lamban, berbelit-belit dan dalam
situasi seperti inilah yang membuat kita merasakan bahwa birokrasi itu buruk
dan tidak baik terkait permasalahan kebutuhan pelayanan publik. Sebenarnya yang
menjadi persoalan di sini ada pada pelaksananya yakni para birokrat itu
sendiri. Artinya, dalam hal pelaksanaan sumber daya yang kurang memadai mengisi
ditataran birokrat untuk pencapaian tugas administartif. Secara
akademik, fungsi birokrasi adalah penyelesai masalah (a world of solution)
namun dalam prakteknya ini bagian dari masalah (parts of the problems), hal ini
kemudian yang menyebabkan malasnya masyarakat berurusan dengan
birokrasi/pemerintahan.
Sekilas memotret pelayanan publik yang
terjadi di dinas kesehatan kota
makassar, dimana pelayanan public yang masih berbelit-belit. Sumber daya
manusia yang kurang memadai akan informasi dan data yang dibutuhkan oleh
masyarakat masih sangat kurang dan tidak memadai. Masih kurangnya sifat rendah
hati dan bermasyarakat oleh SDM yang membuat pelayanan masyarakat kurang memuaskan. Pelayanan tenaga-tenaga
kesehatan yang kurang komunikatif terhadap masyarakat membuat masyarakat kurang
mendapatkan kepuasan dan tidak mampu memberikan pandangan positif terhadap
pelayanan-pelayanan yang telah diberikan.
Beberapa langkah yang harus diambil oleh
pihak pemerintah adalah mengambil langkah strategis untuk dapat mengefektifkan
kembali pelayanan yang ideal dengan mengambil langkah :
1.
Sederhana,
mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara
mudah,cepat, tidak berbelit-belit.
2.
Efektif,
lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari
visi-misi kepala daerah
3.
Kejelasan
dan kepastian, mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara
pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut.
4.
Keterbukaan,
masyarakat bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah
dan gamblang meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu
penyelesaian dan lain-lain.
5.
Efisien,
persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan.
6.
Pelatihan
secara khusus kepada birokrat yang menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.
Sehingga tidak lagi terjadi keluhan dari masyarakat terhadap instansi yang
melaksanakan pelayanan publik, dan nantinya terwujud suatu tatanan
pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan dari birokrasi dalam hal
pelayanan yang efektif dan efesien baik pusat maupun daerah. Ini adalah sedikit
curahan untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan agar bisa menjadi lebih baik dan
maju dalam hal pelayanan publik.
BAB
III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan
formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan
untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Bapak
Andi Salman Baso, SKM. Telah melakukan berbagai upaya-upaya promotive di
berbagai kelurahan wilayah kerja dinas kesehatan makassar dengan tujuan agar
masyarakat tahu dan paham akan pentingnya kesehatan baik individu maupun
kesehatan lingkungan itu sendiri serta sesuai dengan misi pemerintahan yang
menjadikan makassar menjadi kota dunia yang bersih dan sehat.
Secara umum, gambaran birokrasi merupakan tipe organisasi
yang dimaksudkan untuk mencapai tugas administrasi dengan cara mengkoordinasi
secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak organisasi. Yang
menjadi persoalan ialah seringkali pada saat kita membutuhkan layanan yang
cepat, yang didapatkan malah sebaliknya. Lamban, berbelit-belit dan dalam
situasi seperti inilah yang membuat kita merasakan bahwa birokrasi itu buruk
dan tidak baik terkait permasalahan kebutuhan pelayanan publik. Sebenarnya yang
menjadi persoalan di sini ada pada pelaksananya yakni para birokrat itu sendiri
B. SARAN
Penyusun berharap
dengan hadirnya makalah ini pembaca bisa memberikan masukan positif terkait
penyusunan makalah kedepannya yang lebih baik, serta semoga dengan tersusunnya
makalah ini pihak institusi bisa mengambil masukan ataupun konsep perumusan
kebijakan selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
2.
http://kaltim.tribunnews.com/2011/07/03/birokrasi-yang-efektif-dan-efisien-dalam-pelayanan-publik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar