BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Ilmu ekonomi adalah sebuah
cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan
sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau
dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan
dari setiap individu disebut dengan negara.
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing-masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran
pemerintah.Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP,
inflasi, kurs, dan suku bunga.Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor
– sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor
pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki
hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran
B.
Rumusan
Masalah
1. Apa
Pengertian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter ?
2. Apa
Tujuan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter ?
3. Apa
Saja Macam-Macam Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter?
4. Bagaimana
Peranan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter?
5. Bagaimana
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter?
C. Tujuan
1. Untuk
Mengetahui Pengertian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.
2. Untuk
Mengetahui Tujuan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.
3. Untuk
Mengetahui Macam-Macam Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.
4. Untuk
Mengetahui Peranan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.
5. Untuk
Mengetahui Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan
Fiskal dan Kebijakan Moneter
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian
ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama
persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen
kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang
beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan
pengeluarannya.
Kebijakan
ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun
kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja
pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan
moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak.
Kebijakan moneter adalah proses
mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti
menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter
dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin
requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai
peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan
pemerintah lain.
Kebijakan Moneter adalah
kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk
mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga,
atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan
moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta
neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Apabila kestabilan dalam
kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan
dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya
untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut
Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara
persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali,
tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.
Dalam perekonomian suatu
negara, jika pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berjalan tidak
sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah akan mengambil serangkaian
tindakan kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi perekonomian
tersebut. Diantaranya adalah kebijaksanaan moneter. Dalam kebijaksanaan moneter
lembaga yang paling berwenang mengambil langkah kebijaksanaan yang diambil
adalah Bank Sentral.
Dengan kata lain, kebijakan
moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter
suatu negara kontrol supplay: uang, ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku
bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada
hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana
uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan
berbagai alat untuk mengontrol salahsatu untuk mempengaruhi hasil seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran.
B. Tujuan Kebijakan Fiskal
dan Moneter.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi,
meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal
(dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta mengendalikan tingkat
inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan
alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.
Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan kebijakan moneter
seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern
(Internal Balance) dan keseimbangan ekstern (External Balance). Kebijakan
intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya
laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar
neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa
neraca pembayaran internasional tidak deficit dan surplus.
Di bawah ini adalah tujuan dari
dilakukannya Kebijakan Moneter:
1) Stabilitas Ekonomi
Stabilitas
ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara
terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus
uang berjalan seimbang.
2) Kesempatan Kerja
Kesempatan
kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya
diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun
keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf
hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
3) Kestabilan Harga
Kestabilan
harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang
stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga
sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari
waktu ke waktu adalah sama.
4) Neraca Pembayaran Internasional
Neraca
pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang
yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca
pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter.
Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.
C. Macam-macam Kebijakan
Fiskal dan Kebijakan Moneter.
Macam-macam Kebijakan Fiskal
Berikut
ini adalah macam-macam kebijakan fiskal yang meliputi:
1)
Functional finance : Pembiayaan
pemerintah yang bersifat fungsional
2) The
managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
3) The
stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis,apabila model ini
gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan
menaikkan gaji PNS atau subsidi
4) Balance
budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat
penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan
hilang.
Dalam
konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak
hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita,
pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi
juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan
kesehatan.
Macam-macam Anggaran / Politik Anggaran:
a) Anggaran
Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran
defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari
pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik
digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b) Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran
surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar
daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
c) Anggaran
Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran
berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran
serta meningkatkan disiplin.
Macam-macam Kebijakan Moneter
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu:
1) Kebijakan
Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Kebijakan
Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang
beredar.
2) Kebijakan
Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Kebijakan
Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).
D. Peranan Kebijakan
Fiskal dan Kebijakan Moneter
Peranan Kebijakan Fiskal
Walaupun alat-alat kebijakan fiskal
yang tradisional tidak menciptakan hasil yang sama efektifasnya dengan di
negara maju, bila kebijakan yang dijalankan dengan memperhatikan keadaan di
negara berkembang, maka kebijakan itu dapat menjalankan peranan penting di
dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Pertama-tama dengan
menjalankan kebijakan fiskal yang lebih behati-hati (konservatif) daripada
negara maju, yaitu dengan sealu menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam
keadaan seimbang dan menghindari melakukan pengeluran yang berlebihan,
kebijakan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Kedua,
kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunanaan sumber
daya. Perbelanjaan pemerintah di suatu sektor akan dapat menggalakkan penanaman
modal yang lebih besar disektor tersebut, sedangkan pajak yang tinggi di suatu
sektor akan membatasi gairah para pengusaha untuk menjalankan kegiatan sektor
tersebut.
Kebijakan fiskal lainnya yang dapat
digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian
adalah dengan memberikan perangsangan
fiskal (fiscal incentives) kepada
perusahaan-perusahaan yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan
tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Bentuk perangsang fiskal tersebut
antara lain adalah memberikan pinjaman modal yang bersyarat ringan, pembebasan
sementara pembayaran pajak mempercepat depresiasi barang-barang modal dan
mengurangi atau membebaskan pajak impor barang-barang modal dan bahan-bahan
mentah yang digunakan. Dengan demikian yaitu sebagai alat meningkatkan
efisiensi penggunan sumber daya dan sebagai, memperbesar jumlah pembentukan
modal.
Peranan Kebijakan Moneter
Dengan
adanya kelemahan-kelemahan ini bukanlah berarti bahwa kebijakan moneter tidak
dapat digunakan sama sekali di negara berkembang. Kebijakan moneter masih tetap
besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Tapi, bentuk kebijakan
yang harus dilaksanakan haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang
sebenarnya dihadapi. Karena uang tunai (uang kertas dan uang logam) merupakan
bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan saja harus
ditunjukkan untuk mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank,
tetapi harus pula meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam
masyarakat. Pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari
usaha dan kegiatan pembangunan menyebabkan dari tahun ke tahun penawaran uang
harus ditambah.
Berarti
salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan
penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan
dengan lancar. Dan di negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga
kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu
dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan
menurunkan tingkat pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik
uang tersebut kedalam sistem bank, misalnya dengan cara memberikan bunga yang
tinggi kepada penyimpan deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat
mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan
tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif.
Tugas
kebijakan moneter di negara berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit
jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
hal ini. Pertama, tugas untuk mnciptakan penawaran uang yang cukup
sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang
memerlukan disiplin kuat dikalangan penguasa moneter dan juga dipihak
pemerintah. Kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali
menimbulkan dorongan yang kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan
pada bank sentral. Jika dilakukan, lajunya pertumbuhan jumlah uang tunai akan
menjadi lebih cepat daripada yang diperlukan. Kenaikan harga-harga akan terjadi.
Seperti telah diuraikan sebelum ini, sifat dari penawaran barang-barang di
negara berkembang adalah kurang elastis kalau dibandingkan dengan di negara
maju. Maka, pertambahan penawaran uang yang terlalu cepat lebih mudah
menimbulkan inflasi. Dengan demikian peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah
pada bank sentral bukan akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, tapi akan
menaikkan tingkat harga barang-barang.
Kedua, bank
sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati
mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam
sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat
mudah menimbulkan inflasi di negara tersebut , karena harga bahan mentah yang
diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu
perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikannya besar sekali, dan
adakalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada
kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dari uraian itu dapat
disimpulkan tentang pentingnya menghindari akibat-akibat yang tidak
menguntungkan tersebut. Sebagian dari tugas itu dipikul oleh kebijakan moneter.
Akhirnya
tugas kebijakan moneter adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan
dengan mengembangkan lebih lanjut badan-badan keuangan yang telah ada dinegara
berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara
lain berasal dari masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu
mempertinggi pembentukan modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan
mendorong masyarakat melakukan tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan
selanjutnya mengalirkan tabungan ini kepada para pengusaha. Tabungan yang
diciptakan ini memungkinkan para pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan
untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan membangun industri-industri.
Oleh
karena itu, untuk melancarkan jalannya pembangunan perlulah digalakkan
perkembangan badan-badan keuangan dan pasar modal. Perkembangan ini akan
membantu usaha untuk menyediakan lebih banyak tabungan di dalam masyarakat yang
sedang berusaha mempercepat pembangunannya. Disamping itu, kebijakan moneter
harus menjalankan langkah-langkah yang menjamin agar modal atau tabungan yang
dikumpulkan dapat diarahkan penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih
produktif. Langkah- langkah ini akan membantu mempercepat proses pembangunan
ekonomi.
Secara
tradisi, bank-bank di negara berkembang lebih menitikberatkan kegiatannya pada
pemberian pinjaman kepada sektor perdagangan, karena lebih menguntungkan dan
risikonya lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan memberi pinjaman kepada
sektor industri dan pertanian. Untuk menjamin agar dana tabungan yang
diciptakan akan mengalir ke dua sektor itu, perlulah dilakukan pengawasan
pemerintah melalui bank sentral dengan melaksanakan kebijakan moneter yang
sesuai untuk tujuan tersebut.
Di Negara
berkembang kebijakan moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas
dalam mempengaruhi perubahan penawaran uang dan pengeluaran masyarakat. Ada
beberapa factor yang dapat menimbulkan keadaan ini, yaitu:
1)
Bank-bank komersil pada umumnya
memiliki cadangan yang berlebuhan. Oleh karenanya perubahan dalam tingkat
cadangan minimum tidak akan banyak mempengaruhi kegiatan mereka untuk meminjamkan
uang kepada para pengusaha dan masyarakat.
2)
Kelebihan dalam cadangan
menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjam dari bank sentral. Dengan
demikain perubahan suku buynga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral
sedikit saja pengaruhnya kepada kegiatan bank-bank komersil.
3)
Pasar uang dan pasar modal masih
belum sempurna keadaannya di negara berkembang. Ini menyebabkan operasi pasar
terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam masyarakat belum terdapat
cukup banyak surat-surat berharga untuk diperjualbelikan.
4)
System bank belum mencapai
tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat
berhubungan dengan badan tersebut. Dengan demikian kebijakan moneter hanya
mempengaruhi sebagian kecil saja dari seluruh kegiatan perekonomian. Di samping
itu penawaran uag di negara berkembang terutama masih terdiri dari uang kertas
dan logam. Jumlah uang bank (bank money), yang merupakan komponen lain
dari penewaran uang dalam perekonomian, belum sepenting seperti di negara maju.
Ini berarti kegiatan perdagangan masih banyak yang dilakukan tanpa menggunakan
jasa-jasa system; pedagangan dilakukan secara barter atau dengan menggunakan
uang tunai. Dalam keadaan seperti ini kebijakan moneter yang tradisional lebih
terbatas bankpengaruhnya kepada tingkat pengeluaran dalam masyarakat.
E. Hubungan Antara
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh
dalam kegiatan perekonomian. Masing-masing
variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel
utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure).
Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan
suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan
erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan,
sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Keempat sektor
ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam
menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Kebijakan
fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran
negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran
(defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber
penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Sebagaimana
kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar
surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi
di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja
akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya
akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap
permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran
agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian
ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan
moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai
tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih
sejahtera. Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam
suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan
total uang.
Sebagaiman
kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar
surat berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan
balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat
dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar
uang serta pasar surat berharga.
B. Saran
Materi mengenai Kebijakan moneter
dan kebijakan fiskal ini diharapkan akan lebih dimengerti karena disertai
pemahaman mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan itu dapat mempengaruhi perekonomian di suatu
wilayah atau Negara. Dan hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal mempunyai
umpan balik antara permintaan dan penawaran pasar. Sehingga memudahkan pembaca
dalam memahami kebijakan tersebut dalam suatu wilayah atau Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Alim, Sahid. Pengantar
Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter dan
Fiskal. 2008. Sinar Press: Bandung
Boediono. Kebijakan
Fisikal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. 2003. Jakarta: Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar